Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo (F-Partai Golkar) meminta pemerintah jangan terburu-buru membuat kebijakan tentang program ketahanan pangan yang akan diberikan kepada pihak asing seperti Australia, mengingat program tersebut merupakan program nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal tersebut diungkapkan Firman saat ditemuai di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I DPR, Rabu (21/4)

            “Saya minta pemerintah berfikir ulang, jangan jadikan ketahanan pangan sebagai spekulasi oleh pemerintah,” tegasnya.

Sekarang ini, menurut Firman industri tambang dalam negeri dikuasai pihak asing, jika masalah ketahanan pangan juga dikuasai oleh pihak asing, maka menurutnya secara ekonomis Indonesia dijajah lagi oleh pihak asing. “Ini bahaya, mau dikemanakan petani-petani kita,” ujar Firman.

Yang perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah bagaimana melakukan evaluasi dan regulasi terhadap aturan-aturan, sehingga pihak swasta nasional diberi kesempatan untuk mensukseskan program ketahanan pangan. “Bukan pihak asing yang diberi kesempatan,” tegasnya.

Firman menuturkan, jika pihak asing diberi kesempatan, maka yang dicari oleh mereka itu adalah bukan aspek sosial tetapi lebih kepada aspek bisnis.

Firman yakin pihak swasta nasional dan seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk melaksanakan program ketahanan nasional. Karena itu dirinya meminta kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para swasta nasional sebesar-besarnya untuk mengelola ketahanan pangan. “Lebih berat mana merebut kemerdekaan dari pada mengelola sektor ketahanan pangan, ukurannya itu” ujar Firman.

Pemerintah juga harus memberikan regulasi yang benar, meningkatkan pengawasan, serta memberikan regulasi kepada pihak perbankan untuk lebih berpihak kepada kepentingan ketahanan pangan. “Saya yakin mampu, tetapi apakah ada kemauan dari pemerintah,” terang Firman.

Menurutnya, dalam rangka program ketahanan pangan di Indonesia untuk ditigkatkan menjadi kadaulatan pangan masih sangat jauh karena belum ada konsep yang jelas. Oleh karena itu, Firman selaku Pimpinan Komisi IV DPR akan fokus kepada pembentukan Panja Ketahanan Pangan DPR RI sehingga sinergitas semua pemangku kepentingan ada di dalam Panja tersebut demi kepentingan bangsa dan negara.

Firman juga menegaskan agar pemerintah jangan coba-coba lagi memberikan kesempatan kepada pihak asing seperti Australia atau negara-nagara lainnya. “tidak ada apa-apanya kok Australia dan negara asing lainnya, apa dukungan Australia untuk Indonesia, kita harus tegas untuk masalah ini,” tegas Firman.

Pupuk

Sedangkan untuk permasalahan pupuk, Firman mangatakan, sempat terjadinya kelangkaan pupuk baru-baru ini dikarenakan pemerintah terlalu terburu-buru mengeluarkan pernyataan yang menyatakan akan ada kenaikan harga pupuk pada April ini.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk harus dibarengi oleh kenaikan harga beli gabah oleh pemerintah dari para petani. “Masalah ini belum selesai,” jelasnya.

Firman menilai subsidi pupuk menjadi permainan oleh para spekulan karena menyangkut jumlah anggaran yang sangat besar. Karena itu pemerintah harus dapat memotong jalur distribusi pupuk agar tidak melewati para spekulan tersebut.

Firman menambahkan, pupuk urea bukan satu-satunya pupuk yang dapat digunakan oleh para petani di Indonesia. Karena itu Firman meminta pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan pupuk alternatif yang dapat menggantikan urea. “Sekarang sudah banyak, seperti dari kotoran sapi dan biodikomposer dari jerami,” katanya.

Komisi IV DPR menurut Firman sedang merumuskan agar untuk pupuk bersubsidi tidak lagi diatur oleh Deperindag RI, tetapi harus langsung Menteri Pertanian RI diberi tanggungjawab menunjuk para produsen untuk langsung mendistribusikannya kepada para petani. “Menteri Pertanian diberi kewenangan langsung mendistribusikannya kepada para petani,” terang Firman.(iw/ol)